OJK Sebut Aturan Baru Pajak Kripto Jadi Modal Penting Pembangunan Industri

JAKARTA, NOVOX.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa aturan pajak terbaru terhadap aset kripto yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam pembangunan dan penguatan industri kripto Indonesia. Aturan ini dipandang bukan sekadar instrumen pajak semata, tetapi juga sebagai landasan yang dapat meningkatkan tata kelola, transparansi, serta kepastian hukum di ekosistem aset digital yang terus berkembang pesat.

Menurut Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, penerapan aturan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat standar pengawasan terhadap transaksi kripto yang terjadi di Indonesia. Peraturan tersebut mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) untuk melakukan identifikasi pengguna dan melaporkan transaksi secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur, otoritas berharap bisa memetakan aktivitas kripto secara akurat dan transparan.

OJK melihat bahwa transparansi dan kepastian hukum adalah prasyarat mutlak agar industri aset digital di Indonesia dapat tumbuh secara akuntabel dan berkelanjutan. Hal ini penting terutama karena aset kripto kini telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari sistem keuangan modern di tengah berkembangnya teknologi digital. Regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi investor, pelaku usaha, serta konsumen.

Harga Emas Antam Melonjak, Tembus Rp2,5 Juta per Gram di Awal 2026

Aturan baru ini akan mulai diberlakukan secara bertahap, dengan pelaporan pertama dijadwalkan dimulai pada tahun 2027 untuk data transaksi tahun 2026. Pelaporan akan mencakup informasi penting seperti saldo akhir pengguna aset kripto, serta transaksi yang dilakukan dalam tahun kalender, termasuk data identitas wajib pajak. Ketentuan ini juga mensyaratkan pelaporan transaksi pembayaran menggunakan aset kripto dalam jumlah besar seperti transaksi ritel dengan nilai di atas US$ 50.000 yang wajib dilaporkan kepada DJP.

Sejalan dengan aturan baru ini, OJK juga mendorong adanya dukungan insentif dari pemangku kebijakan agar industri kripto di Indonesia tetap kompetitif di kancah global. Mengingat industri ini masih dalam tahap awal pengembangan, insentif seperti pengurangan atau pembebasan pungutan tahunan bagi penyelenggara aset keuangan digital dianggap penting untuk menjaga daya saing dan mendorong partisipasi lebih luas. OJK sudah memberikan keringanan berupa tarif pungutan 0 persen sejak 2025 dan pengurangan pungutan hingga 50 persen di tahun berikutnya bagi penyelenggara sektor inovasi teknologi keuangan digital dan kripto.

Saham Antam (ANTM) Melonjak Tajam, Berpeluang Tembus Level Lebih Tinggi

Penerapan aturan pajak kripto ini juga dipandang sejalan dengan perkembangan global, di mana banyak negara mulai mengatur pajak transaksi kripto untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat kerangka hukum bagi aset digital. Sementara aturan pajak sebelumnya, seperti PMK Nomor 50 Tahun 2025, telah meletakkan dasar pajak atas transaksi jual-beli kripto dengan tarif yang kompetitif, aturan terbaru ini melengkapi kerangka pemantauan yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, OJK berharap bahwa dengan adanya aturan pajak kripto yang lebih tegas dan terstruktur, industri aset digital nasional akan mendapatkan kejelasan hukum dan pengawasan yang lebih baik, sehingga mampu tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan kerangka pajak yang kuat dan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa memperkuat posisi sebagai salah satu pasar kripto yang berkembang di kawasan.