JAKARTA, NOVOX.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat menunjukkan skala pelaksanaan yang masif sepanjang 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, selama satu tahun penuh program tersebut telah menjangkau 55,5 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia, dengan total porsi makanan yang disajikan mencapai sekitar 3,7 miliar porsi.
Pernyataan itu disampaikan Dadan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 20 Januari 2026. Ia menyebutkan, capaian tersebut ditopang oleh peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi secara nasional.
"Alhamdulillah selama satu tahun pada 31 Desember 2025 kita tutup dengan jumlah SPPG 19.188 dan melayani 55,5 juta penerima manfaat dengan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk MBG Rp55,2 triliun," kata Dadan.
Dadan menjelaskan, saat pertama kali diluncurkan, program MBG hanya menyasar sekitar 570 ribu penerima manfaat yang dilayani oleh 190 SPPG di 26 provinsi. Pada fase awal tersebut, anggaran yang digunakan masih relatif kecil, yakni sekitar Rp8,55 miliar.
Seiring perluasan cakupan dan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan, skala program berkembang pesat hingga menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah.
"Total porsi yang kita olah selama satu tahun kurang lebih 3,7 miliar. Selain mengejar jumlah penerima manfaat, BGN juga mendapat penilaian kinerja yang sangat baik," ujarnya.
Dadan menambahkan, BGN memperoleh nilai 97,88 dari perencanaan pembangunan nasional serta skor 95,81 dari Komisi Keterbukaan Informasi, yang menurutnya menjadi indikator tata kelola dan transparansi program.
Memasuki awal 2026, jumlah SPPG kembali meningkat. Hingga Senin 19 Januari 2026, tercatat 21.102 SPPG telah berdiri dan beroperasi. Dengan jumlah tersebut, kapasitas layanan MBG kini mampu menjangkau hingga 88,3 juta penerima manfaat dengan kebutuhan dana operasional harian sekitar Rp855 miliar.
“Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 miliar. Ini mungkin salah satu badan setara kementerian yang realisasi anggarannya sangat cepat,” tutur Dadan.
Ia menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif mitra. Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG saat ini masih sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
“Perlu saya sampaikan bahwa 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional 100 persen dibiayai oleh mitra. Belum ada uang negara untuk pembangunan infrastruktur SPPG,” pungkasnya.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!