Audit BPK Ungkap Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Bikin WIKA Rugi Sekitar Rp2,27 Triliun

JAKARTA, NOVOX.ID – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap potensi kerugian signifikan yang dialami oleh salah satu BUMN konstruksi terbesar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, WIKA tercatat mengalami potensi kerugian keuangan sebesar sekitar Rp2,27 triliun terkait investasi dan penyertaan modal dalam konsorsium proyek kereta cepat tersebut.

Temuan BPK itu dituangkan dalam audit kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan WIKA untuk periode buku 2022 hingga Semester I 2024.

Dalam dokumen audit, BPK menyebutkan bahwa penyertaan modal WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan konsorsium yang memegang saham Indonesia sebesar 60 % di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai.

Harga Emas Antam Terus Mencetak Rekor pada 14 Januari 2026

Akibatnya, keputusan finansial ini berpotensi merugikan keuangan perusahaan secara signifikan.

Menurut BPK, investasi WIKA tersebut ketika dikombinasikan dengan potensi ketidaksetujuan klaim kepada PT KCIC atas proyek KCJB dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

BPK juga mencatat bahwa sebagian dari saldo investasi WIKA di PSBI tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, dengan nilai mencapai triliunan rupiah.

Proyek kereta cepat ini sendiri merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dibiayai melalui kombinasi modal saham dari pemegang saham konsorsium dan pinjaman besar dari lembaga keuangan luar negeri, terutama China Development Bank (CDB).

Skema investasi seperti ini diharapkan bisa mempercepat realisasi proyek, namun audit BPK menilai ada celah dalam perencanaan risiko yang seharusnya diperhatikan lebih ketat.

Hingga saat ini, pihak manajemen WIKA belum memberikan respons resmi atas temuan audit tersebut kepada media, meskipun sudah diajukan konfirmasi kepada Senior Manager Corporate Relations WIKA.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari publik dan pelaku pasar mengenai bagaimana perusahaan akan menangani pengaruh temuan ini terhadap laporan keuangan dan kredibilitasnya di tengah tantangan bisnis konstruksi nasional.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyatakan rencana pembentukan komite nasional kereta cepat guna merumuskan langkah strategis dan taktis dalam pengelolaan proyek ini, termasuk evaluasi aspek keuangan, teknis, dan investasi yang diperlukan.

Pemegang Saham BMRI Diguyur Dividen Interim Rp 9,3 Triliun

ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar pengalaman di proyek Jakarta–Bandung bisa menjadi pelajaran penting sebelum melanjutkan rencana pengembangan jalur hingga Surabaya.

Audit BPK ini mengangkat isu besar tentang pengelolaan investasi di proyek infrastruktur strategis yang melibatkan dana publik dan modal BUMN. Kerugian yang diproyeksikan sebesar Rp2,27 triliun menjadi sorotan karena dapat berdampak tidak hanya pada neraca WIKA, tetapi juga pada kepercayaan investor dan kelancaran proyek jangka panjang.

Para analis industri konstruksi dan infrastruktur menyatakan bahwa mitigasi risiko finansial serta perencanaan investasi harus lebih diperketat dalam skala besar, terutama dalam proyek multinasional yang kompleks seperti kereta cepat ini.

Kesalahan perencanaan atau kurangnya antisipasi terhadap likuiditas dan klaim kontraktual bisa berujung pada beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan BUMN.