Insentif EV Belum Pasti, Menkeu dan Airlangga Beda Arah

Baca juga: Gandeng Dosen dan Guru Besar, Pemerintah Berupaya Jerat Penyebab Banjir Sumatera

JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait kelanjutan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada tahun 2026.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan insentif yang telah berjalan dalam dua tahun terakhir.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa memperpanjang atau menghentikan insentif tanpa dasar data yang kuat.

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana insentif tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan penjualan mobil listrik, kinerja industri otomotif nasional, hingga penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Purbaya: Insentif Bukan Solusi, Penguatan Demand Kunci Tekan PHK

“Saya belum terima proposal akhirnya dari Kementerian Perindustrian. Saya akan lihat dulu seperti apa dampak insentif sebelumnya, baik ke penjualan mobil, industri, maupun lapangan kerja,” ujar Purbaya, dikutip NOVOX.ID dari Antara, Rabu 24 Desember 2025.

Menurut Purbaya, melemahnya penjualan mobil sepanjang 2025 tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat ada atau tidaknya insentif kendaraan listrik.

Ia menilai kondisi tersebut lebih mencerminkan perlambatan ekonomi nasional yang berlangsung cukup lama, khususnya pada 10 bulan pertama 2025.

Perlambatan tersebut berdampak pada tertahannya daya beli masyarakat. Akibatnya, permintaan terhadap kendaraan bermotor, termasuk mobil listrik, belum menunjukkan pemulihan signifikan.

“Kalau ekonominya berjalan lebih baik, daya beli naik, maka penjualan kendaraan juga akan ikut naik. Jadi bukan semata soal insentif,” tegasnya.

Baca juga: PP Januari Disebut Kompromi Politik, Ryaas Ingatkan Putusan MK Tak Bisa Ditawar

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas ekonomi mulai menunjukkan sinyal perbaikan.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat mendekati angka 6 persen. Jika target tersebut tercapai, permintaan kendaraan bermotor diyakini akan ikut terdongkrak.

Di sisi lain, pernyataan Purbaya berbeda dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa pada 2026 pemerintah tidak lagi memberikan insentif pembelian kendaraan listrik.

Menurutnya, insentif yang diberikan selama dua tahun terakhir sudah menunjukkan hasil nyata.

“Insentif sudah diberikan untuk mendirikan pabrik, dan hasilnya sudah terlihat. Hampir semua kendaraan listrik sekarang sudah dirakit atau CKD di Indonesia,” kata Airlangga saat ditemui di ajang GJAW 2025, akhir November lalu.

Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar insentif ke depan lebih difokuskan pada pembangunan industri dan pabrik, bukan lagi pada subsidi pembelian.

Kebijakan tersebut dinilai lebih berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional.

Dengan perbedaan pandangan ini, kelanjutan insentif mobil listrik pada 2026 masih menjadi tanda tanya.

Keputusan akhir pemerintah dinantikan pelaku industri otomotif dan konsumen, di tengah upaya menjaga daya beli serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.