Penjual Online Didorong Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual untuk Lindungi Produk di Pasar Digital

JAKARTA, NOVOX.ID - Di era digital saat ini, transaksi online tumbuh pesat dan menjadi tulang punggung ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan baru terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi penjual terutama UMKM dan pelaku usaha yang memasarkan produk secara daring.

Pemerintah dan pihak terkait kini mendorong penjual online untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka agar mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap produk yang dijual.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menjadi salah satu lembaga yang aktif mempromosikan pentingnya pendaftaran HKI. Pendaftaran ini mencakup berbagai bentuk hak, termasuk merek, hak cipta, paten, desain industri, serta indikasi geografis.

“Penguatan perlindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi bagi daya saing UMKM dan brand lokal. Kami konsisten mendorong praktik perdagangan digital yang bertanggung jawab agar para pelaku usaha bisa jualan nyaman dan konsumen dapat merasakan pengalaman belanja aman. Inisiatif seperti ini berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, adil, dan berkelanjutan” kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, Hermansyah Siregar, SH, MH.

Baca Juga:

Bitcoin Gagal Tembus US$100.000 Akibat Tekanan Aksi Jual Whale dan Sentimen Pasar

Ketika suatu produk telah terdaftar di DJKI, pemiliknya memiliki hak eksklusif secara hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan produknya, serta mencegah pihak lain memanfaatkan atau menjiplak tanpa izin yang bisa berujung sengketa hukum.

Para pakar hukum dan pelaku pasar menilai bahwa pemahaman tentang HKI masih belum merata di kalangan penjual online. Banyak pelaku usaha baru yang baru fokus pada pemasaran dan pengemasan produk, tetapi mengabaikan pendaftaran HKI sebagai perlindungan jangka panjang.

Padahal, pendaftaran HKI bisa menjadi modal penting untuk membangun merek yang kuat, memperluas pasar termasuk potensi ekspor dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum di kemudian hari.

Selain itu, pelanggaran HKI di era digital juga menjadi perhatian serius. Permasalahan seperti pembajakan konten digital, penjualan barang palsu, dan pemalsuan merek banyak terjadi lewat platform e-commerce dan media sosial. 

Baca Juga:

Harga Perak Cetak Rekor Baru, Investor Berburu Logam Mulia di Tengah Ketidakpastian The Fed

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat peningkatan permohonan kekayaan intelektual, namun pelanggaran di dunia digital tetap signifikan, terutama karena teknologi informasi memberikan celah bagi produk tertentu untuk disebarkan tanpa izin.

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai program edukasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan marketplace turut digencarkan. Misalnya, sejumlah platform e-commerce bekerja sama dengan DJKI untuk meningkatkan literasi HKI di kalangan penjual, termasuk UMKM.

Agar lebih banyak yang sadar akan pentingnya pendaftaran HKI dan dapat bergabung dalam ekosistem penjual terkurasi yang menjamin keaslian produk. Hasilnya tidak hanya membantu perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai transaksi dan kepercayaan konsumen di pasar digital.

Pendaftaran HKI sendiri dilakukan melalui sistem yang disediakan DJKI dan mencakup sejumlah jenis hak kekayaan intelektual yang masing-masing memiliki proses, biaya, dan syarat tersendiri.

Dengan mendaftarkan HKI sedini mungkin, para penjual online dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dari produknya, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi risiko terjadinya sengketa akibat penggunaan tanpa izin. 

Baca Juga:

Pemegang Saham BMRI Diguyur Dividen Interim Rp 9,3 Triliun