JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan sebanyak 300.000 keluarga penerima manfaat (KPM) akan lulus atau graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026. Kelulusan ini menandai berakhirnya ketergantungan keluarga tersebut pada bantuan sosial dan menjadi awal menuju kemandirian ekonomi.
“Kami targetnya 300.000, doakan 300.000 tercapai,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis 5 Februari 2026.
Gus Ipul menjelaskan, KPM yang dinyatakan lulus dari PKH tidak akan dilepas begitu saja. Pemerintah telah menyiapkan program lanjutan berupa pemberdayaan ekonomi agar keluarga yang telah graduasi benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga.
“Setelah lulus, mereka diarahkan ke program pemberdayaan. Misalnya diberikan bantuan Rp5 juta untuk mengembangkan usaha, sehingga penghasilannya bisa lebih besar dari bantuan sosial yang selama ini diterima,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, ukuran utama kemandirian adalah ketika keluarga mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi nilai bantuan sosial. Jika hal itu tercapai, maka keluarga tersebut dinilai telah naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari bantuan sosial kita, berarti sudah jauh lebih mandiri,” ucapnya.
Upaya graduasi PKH ini juga dibarengi dengan pembenahan data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hingga kini, lebih dari 12 juta keluarga dari total 35 juta penerima bantuan telah dilakukan verifikasi melalui kunjungan rumah, dialog langsung, dan pengukuran ulang kondisi sosial ekonomi.
“Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi satu per satu,” kata Gus Ipul.
Ia mengakui masih terdapat bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pemerintah melakukan koreksi data secara bertahap dengan melibatkan BPS, pemerintah daerah, hingga berkoordinasi dengan PPATK dan BKN.
“Jadi ini kami koreksi satu per satu. Jutaan sudah kami alihkan karena memang faktanya di lapangan ada yang sudah tidak sesuai, sehingga yang berhak akhirnya bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Pada tahun ini saja, tercatat sebanyak 77.000 KPM PKH telah lulus dan dinyatakan mandiri secara ekonomi. Gus Ipul optimistis, dengan komitmen penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan berbasis data, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga di bawah 5 persen dalam empat tahun ke depan.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!