JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama akan mulai dilakukan pada Februari 2026. Bantuan tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di antaranya adalah PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul, di Jakarta, Jumat 23 Januari 2026.
Ia menjelaskan, selama ini mekanisme penyaluran bansos masih mengandalkan dua jalur utama, yakni melalui himpunan bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Skema tersebut dinilai masih relevan untuk menjangkau penerima manfaat secara luas dan merata, terutama di wilayah yang belum memiliki akses perbankan memadai.
Namun demikian, Gus Ipul tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan skema penyaluran bansos ke depan. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Meski begitu, ia menegaskan kebijakan tersebut masih menunggu arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Nanti ke depannya seperti apa, kami akan bicarakan lebih lanjut ya. Tentu akan menyesuaikan dengan arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah tengah mendorong agar keluarga penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan ekonomi lokal. Salah satu caranya dengan mendorong KPM menjadi anggota koperasi desa sekaligus memproduksi barang atau jasa yang dapat dipasarkan melalui koperasi tersebut.
“Makanya tadi kami lihat ya, karena keluarga itu adalah bagian dari penerima manfaat. Jadi otomatis seluruh orang tua dan keluarga siswa Sekolah Rakyat itu menjadi anggota Koperasi Desa,” tuturnya.
Dengan keterlibatan tersebut, Gus Ipul menyebut KPM berpeluang memperoleh manfaat tambahan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. Selain sebagai konsumen, mereka juga menjadi bagian dari roda usaha koperasi.
“Jadi dia juga ikut dapat SHU di akhir tahun, dia juga sebagai konsumen. Jadi banyak manfaat. Di samping diharapkan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Melalui skema ini, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga menjadi pintu masuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!