Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Angkutan Umum Jakarta Bakal Naik di 2026

Halte Transjakarta Matraman Baru di Jakarta Timur kembali beroperasi. (Foto : ANTARA/Siti Nurhaliza).

JAKARTA, NOVOX.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan perubahan besar bagi sektor transportasi umum pada tahun 2026. Subsidi atau public service obligation (PSO) untuk moda transportasi seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dilaporkan dipangkas sebagai bagian dari penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin, 29 Desember 2025.

Pemangkasan dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan membuat alokasi subsidi transportasi ditekan. Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, pihaknya terpaksa menyesuaikan subsidi karena berkurangnya sumber pendanaan daerah sehingga pengurangan subsidi untuk Transjakarta, MRT, dan LRT menjadi langkah yang diambil.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai kenaikan tarif belum final dan masih menunggu kajian lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta.

Subsidi yang ditanggung Pemprov Jakarta selama ini cukup besar, misalnya subsidi Transjakarta per penumpang mencapai sekitar Rp 9.700 sementara tarif yang dibayar penumpang hanya Rp 3.500. Itu berarti pendapatan tarif hanya menutupi sebagian kecil dari total biaya operasional, sehingga subsidi memainkan peran penting dalam menjaga tarif tetap terjangkau.

Meski wacana tarif naik mencuat, juga terdapat pernyataan dari pihak transportasi bahwa tarif MRT dan LRT kemungkinan besar tetap disubsidi pada 2026 sehingga tidak semuanya akan mengalami kenaikan. Namun, potensi penyesuaian tarif Transjakarta menjadi fokus utama karena beban subsidi yang relatif besar bila dibandingkan dengan pendapatan tarif saat ini.

Subsidi transportasi sendiri tetap menjadi bagian dari prioritas APBD Jakarta 2026 dengan alokasi yang disiapkan untuk Transjakarta dan moda lainnya meskipun total anggarannya disesuaikan agar layanan publik tetap berjalan tanpa menguras keuangan daerah secara berlebihan.

Rencana perubahan ini menimbulkan diskusi luas di masyarakat, terutama mengenai kemampuan bayar masyarakat jika tarif dinaikkan, serta bagaimana kebijakan itu akan berdampak pada mobilitas harian warga ibu kota. Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta terus mengkaji berbagai skenario untuk menentukan tarif yang adil tanpa mengurangi akses terhadap transportasi umum.