JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Data tersebut tidak hanya digunakan untuk urusan administrasi kependudukan, tetapi juga menopang penyaluran bantuan sosial, mitigasi tindak pidana pencucian uang, hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Hal itu disampaikan Tito dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu 28 Januari 2026.
Dalam forum bertajuk Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita tersebut, Tito menyebut data kependudukan milik Dukcapil sebagai yang paling lengkap dan mutakhir di Indonesia.
Pramono Pastikan Cengkareng Drain Lancar Meski Siaga I, Banjir Jakarta Barat Diupayakan Surut
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya, karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, data Dukcapil mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten dan kota. Keunggulan lain dari data tersebut adalah penggunaan teknologi biometrik yang akurat, mulai dari sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan identitas.
Menurut Tito, hingga saat ini data Dukcapil telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Pemanfaatan tersebut mencakup sektor perbankan, lembaga penegak hukum, hingga lembaga keuangan lainnya. Salah satu dampak nyata adalah meningkatnya ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Pemutakhiran data ini berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga keuangan negara bisa dihemat,” katanya.
Dalam konteks penanganan bencana, Tito menyebut data kependudukan digital sangat krusial. Meski dokumen fisik korban hilang akibat bencana, identitas tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, sehingga bantuan dan layanan keuangan dapat segera diberikan.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” ujarnya.
Tito juga menyoroti peran data Dukcapil dalam mendukung sektor perbankan dan transaksi digital. Ia mengatakan akses data tersebut mampu mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mempermudah pembukaan rekening. Terlebih, Kemendagri kini mengembangkan Identitas Kependudukan Digital yang mempercepat proses verifikasi.
“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, proses pembukaan rekening hanya butuh waktu tiga sampai empat menit saja,” ucap Tito.
Kerja sama antara Kemendagri dan PPATK disebut Tito telah berjalan lama dan terus meningkat. Ia mengungkapkan pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK melonjak hingga jutaan akses untuk kebutuhan validasi dan analisis transaksi keuangan. Ke depan, Kemendagri berkomitmen terus mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari sisi keamanan siber.
“Di era digital, serangan terhadap sistem keuangan bisa melumpuhkan negara tanpa serangan fisik. Jadi sistem keuangan kita harus diperkuat, termasuk keamanan sibernya,” tegas Tito.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!