JAKARTA, NOVOX.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi, penyalahgunaan hukum, serta praktik serakah dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam World Economic Forum (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026.
Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah mencabut izin puluhan perusahaan yang terbukti melanggar hukum. Ia menyebut langkah tersebut sebagai penegakan hukum paling berani dalam sejarah Indonesia.
“Saya telah menyita 4 juta hektar, tetapi dua hari yang lalu saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London dan kami memutuskan untuk mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektar,” kata Prabowo, 22 Januari 2026.
“Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum,” sambungnya.
Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk ekonomi serakah atau “serakahnomics” yang selama ini merugikan negara dan rakyat. Menurutnya, upaya penertiban itu justru memicu reaksi negatif dari sebagian pengusaha yang merasa kebal hukum.
“Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden bahkan mengungkap laporan yang diterimanya terkait pernyataan sejumlah pengusaha dalam pertemuan tertutup. “Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli’,” katanya.
Menanggapi hal itu, Prabowo melontarkan tantangan terbuka. “Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Selain mencabut izin perkebunan, Prabowo menyebut pemerintah juga telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Namun, ia mengakui jumlah pelanggaran masih jauh lebih besar.
“Hingga kini kami telah menutup 1.000 tambang ilegal, tetapi laporan staf saya menyebutkan masih ada seribu lagi atau lebih. Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum,” ungkapnya.
Meski menghadapi tantangan besar, Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi. “Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur. Rakyat saya menuntut ini, dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan sumpah jabatannya sebagai presiden. “Saya bertekad memegang teguh sumpah saya, membela konstitusi negara saya, dan menegakkan hukum di negeri ini,” pungkas Prabowo.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!