Ribuan Ton Beras untuk Haji 2026, Pemerintah Prioritaskan Produksi Petani Lokal

JAKARTA, NOVOX.ID - Kementerian Haji dan Umrah menyatakan kebutuhan beras bagi jemaah dan petugas haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 diperkirakan mencapai 3.913 ton. Angka tersebut dihitung berdasarkan asumsi konsumsi 150 gram nasi per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Jaenal Effendi menjelaskan, proyeksi kebutuhan beras itu mencakup total 205.420 jemaah dan petugas haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, pemenuhan kebutuhan pangan jemaah dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial dan memerlukan perencanaan matang sejak dini.

Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Perum Bulog serta Kementerian Pertanian guna memastikan ketersediaan dan kualitas beras yang akan dikonsumsi jemaah haji.

Baca Juga:

Banjir Minggu Pagi Rendam Lima RT dan Tiga Ruas Jalan di Jakarta

“Sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah haji,” kata Jaenal Effendi, di Jakarta, 27 Januari 2026 .

Menurut Jaenal, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar rantai pasok pangan haji dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang disusun sejalan dan mampu memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional. Selama ini, sebagian kebutuhan beras jemaah haji masih bergantung pada pasokan dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand.

Jaenal menegaskan, pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama. Menurutnya, Indonesia sudah saatnya menghentikan ketergantungan pada beras impor untuk konsumsi jemaah haji, terutama di tengah kondisi swasembada beras yang dinilai cukup kuat. Momentum ini dianggap sebagai peluang besar untuk mendorong penyerapan hasil panen petani nasional.

Baca Juga:

DPR Soroti Anggaran Konsumsi Pemda Rp1 Miliar Sehari, Dinilai Boros dan Tak Masuk Logika

Perum Bulog akan berperan dalam menghitung kebutuhan total beras sekaligus menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Beras yang digunakan nantinya harus memenuhi kategori premium, dengan tingkat pecahan maksimal lima persen. Di sisi lain, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan dari sisi regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.

Jaenal mengakui bahwa selama ini tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga, mengingat harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia. Namun, kondisi swasembada saat ini dinilai sebagai momentum emas untuk melakukan terobosan kebijakan.

Dengan perencanaan yang dimulai lebih awal dan koordinasi lintas sektor yang solid, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji 2026 jemaah haji Indonesia dapat menikmati nasi yang sepenuhnya berasal dari beras produksi petani dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata, sekaligus memastikan perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen pangan nasional.