Wacana Pilkada Lewat DPRD Menguat, Mayoritas Partai Soroti Biaya Politik

JAKARTA, NOVOX.ID - Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat di penghujung 2025. Sejumlah partai politik di parlemen mulai terbuka menyatakan dukungan, dengan alasan efisiensi anggaran, penguatan demokrasi perwakilan, hingga menekan mahalnya biaya politik.

Isu pilkada tidak langsung sejatinya bukan hal baru. Sistem ini pernah berlaku sebelum era Reformasi, sebelum akhirnya diganti dengan pilkada langsung yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih kepala daerah.

Wacana tersebut kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung besarnya biaya pilkada langsung dalam pidatonya pada perayaan HUT Partai Golkar.

“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1–2 hari,” ujar Prabowo pada Kamis 12 Desember 2025.

Ia juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut seolah menjadi momentum. Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem secara terbuka menyatakan dukungan pilkada melalui DPRD.

Partai Golkar menilai mekanisme ini sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut usulan tersebut memang menuai pro dan kontra, namun layak dipertimbangkan secara serius.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan,” kata Bahlil.

Dukungan serupa disampaikan Gerindra. Sekjen Gerindra Sugiono menilai pilkada langsung menciptakan biaya politik yang sangat tinggi dan menghambat munculnya calon berkualitas.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah itu prohibitif. Mahal. Ini yang harus kita evaluasi supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi bisa maju tanpa dihalang-halangi biaya kampanye yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya beban anggaran negara.

“Dana hibah pilkada dari APBD mencapai Rp7 triliun pada 2015 dan Rp37 triliun pada 2024. Itu jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif,” katanya.

PKB dan NasDem turut menilai pilkada lewat DPRD memiliki dasar rasional dan konstitusional, dengan harapan menekan korupsi kepala daerah dan menjaga efektivitas demokrasi perwakilan.