JAKARTA, NOVOX.ID - Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak menutup kemungkinan mendukung skema pilkada tidak langsung, selama partisipasi publik tetap dijamin secara maksimal dan tidak menggerus hak-hak demokratis masyarakat.
Sarmuji menekankan bahwa Golkar hanya akan menyetujui perubahan mekanisme pilkada tersebut apabila keterlibatan rakyat tetap menjadi elemen utama dalam proses demokrasi. Menurutnya, sistem pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan peran masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah.
“Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” kata Sarmuji, di Jakarta Barat, Kamis 8 Januari 2026.
Ia menepis anggapan bahwa pilkada lewat DPRD akan membawa Indonesia kembali ke pola demokrasi ala Orde Baru. Menurut Sarmuji, sistem yang tengah diwacanakan justru berupaya mengadopsi sisi-sisi positif dari pilkada langsung yang selama ini telah berjalan.
“Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sarmuji memastikan bahwa ruang partisipasi masyarakat tetap akan dibuka luas, mulai dari tahapan sosialisasi, kampanye terbuka, hingga debat publik antarkandidat. Dengan mekanisme tersebut, rakyat tetap dapat mengenal visi, misi, serta kapasitas calon kepala daerah meskipun proses pemilihan dilakukan oleh DPRD.
“Sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD. Desain apa pun yang bisa memperkuat partisipasi rakyat ke dalam pemilihan nanti akan kita akomodir secara maksimal,” tegasnya.
Sarmuji juga mengungkapkan bahwa wacana pilkada lewat DPRD telah menjadi bahan diskusi informal di antara partai-partai politik. Meski belum masuk dalam pembahasan resmi, komunikasi lintas parpol terus dilakukan untuk menyerap berbagai pandangan, termasuk aspirasi publik.
“Ya, kontak-kontak saja ya antarpartai. Ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya.
Wacana ini diperkirakan masih akan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Isu efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta kualitas demokrasi menjadi faktor utama yang akan menentukan arah kebijakan pilkada ke depan.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!