Pilkada Lewat DPRD Tuai Pro-Kontra, PDIP Menolak, Partai Lain Masih Mengkaji

JAKARTA, NOVOX.ID - Di tengah menguatnya dukungan mayoritas partai politik terhadap wacana pilkada lewat DPRD, perdebatan soal masa depan demokrasi lokal kembali mencuat. Tidak semua partai langsung mengambil sikap tegas.

PKS, Demokrat, dan PAN menyatakan masih mengkaji wacana tersebut. Sekretaris Jenderal PKS M Kholid menyebut partainya belum mengambil keputusan final.

“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujarnya.

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD Dinilai Elitis, LOHPU Bela Hak Rakyat Memilih Langsung

Wakil Sekjen Partai Demokrat Syahrial Nasution juga mengingatkan adanya catatan historis dalam pilkada tidak langsung.

“Pilkada langsung punya kelemahan, tapi pilkada melalui DPRD juga punya catatan historis,” kata Syahrial, merujuk pada pengalaman masa Orde Baru.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai usulan tersebut patut dipertimbangkan, meski mengakui isu hak pilih rakyat menjadi persoalan sensitif.

“Ada peningkatan money politics, politik dinasti, dan politik identitas dalam pilkada langsung,” ujarnya.

Baca juga: Dana Gelap Jadi Biang Kerok Pilkada Mahal, LOHPU Tolak Pemilihan Lewat DPRD

Berbeda dengan partai lainnya, PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan partainya tetap menginginkan pilkada langsung oleh rakyat.

“Kami tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” katanya.

Ia menilai alasan efisiensi tidak tepat dijadikan dasar mencabut hak politik rakyat.

Baca juga: Komisi VIII DPR Sambut Baik MBG Tetap Jalan di Masa Libur Sekolah

“Efisiensi seharusnya dimulai dari pemotongan fasilitas elite, bukan dengan mengkebiri hak rakyat,” tegasnya.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan potensi reaksi publik.

“Rakyat bisa marah jika pilkada kembali dipilih oleh DPRD,” ujarnya.

Perbedaan sikap antarpartai ini menandakan wacana pilkada lewat DPRD masih akan menjadi perdebatan panjang di parlemen, dengan tarik-menarik antara efisiensi politik dan prinsip kedaulatan rakyat.