JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkap fakta mengejutkan terkait keterbatasan anggaran di kementeriannya. Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai secara terbuka mengaku harus menguras uang pribadi demi membantu korban bencana alam dan konflik sosial, lantaran Kementerian HAM tidak memiliki anggaran bantuan sosial yang memadai.
“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami nggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” ujar Pigai, Senin Februari 2026.
Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian anggota dewan. Pigai mengaku, dalam berbagai peristiwa bencana dan krisis kemanusiaan, dirinya memilih turun langsung menggunakan dana pribadi karena negara tidak menyiapkan skema bantuan sosial bagi kementeriannya.
“Saya sendiri, Pak, Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” ungkapnya blak-blakan.
Pigai menjelaskan, secara pribadi ia tidak mempermasalahkan bila seorang pejabat berlatar belakang pengusaha menggunakan uang sendiri. Namun kondisinya berbeda karena ia berasal dari dunia aktivisme dengan latar kehidupan yang penuh keterbatasan.
“Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, Pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan,” katanya, disambut perhatian serius para anggota dewan.
Ia menegaskan, jika Kementerian HAM memiliki anggaran bantuan sosial, maka negara bisa hadir secara cepat dan terstruktur setiap kali terjadi bencana alam atau konflik sosial. Menurutnya, peran kementerian tidak hanya sebatas advokasi dan penanganan kasus, tetapi juga respons kemanusiaan di lapangan.
“Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Tapi kalau terjadi konflik sosial, ras, etnik, agama, itu seharusnya negara bisa langsung turun,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga melontarkan pernyataan bernada reflektif sekaligus bercanda. Ia mengaku rindu dengan dinamika rapat yang penuh tantangan bersama Komisi XIII DPR RI.
“Saya merasa kangen juga bertemu dengan bapak, ibu pimpinan DPR. Setelah pertemuan kita pertama dulu, hampir satu tahun sangat adem ayem, tidak sesuai dengan jiwa Menteri HAM Natalius Pigai. Harus ada challenge juga,” tuturnya.
Pigai turut memaparkan capaian internasional Indonesia di bidang HAM. Ia menyebut Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah dipercaya memimpin lembaga multilateral dunia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Baru pertama pecah rekor memimpin dunia. Asia Pasifik saja tidak pernah kita pimpin, ini langsung lembaga PBB,” katanya dengan nada bangga.
Menurut Pigai, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras kementeriannya dengan dukungan DPR. Ia bahkan menyebut posisi tersebut berada satu tingkat di bawah Sekretaris Jenderal PBB.
“Hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB,” ucapnya.
Selain itu, Pigai juga menyinggung peluncuran Indeks HAM Indonesia sebagai dasar kebijakan nasional ke depan. Ia menilai indeks tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan HAM yang terukur dan berkelanjutan.
“Kita sudah mulai meluncurkan secara resmi RI punya indeks HAM sebagai baseline kebijakan untuk masa yang akan datang,” pungkasnya.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!