Pemerintah Pastikan Bayar Rp 16,9 Triliun Ke Dewan Perdamaian, Ini Tujuan dan Kontroversinya

JAKARTA, NOVOX.ID - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa akan membayar kontribusi sebesar US$ 1 miliar sekitar Rp 16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah forum internasional yang diprakarsai untuk mendukung usaha perdamaian dan rekonstruksi terutama di kawasan konflik seperti Gaza.

Konfirmasi ini disampaikan melalui pernyataan resmi pemerintah, memicu perdebatan terkait besaran dana dan tujuan kontribusi tersebut.

Dana senilai US$ 1 miliar itu diungkap sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam mekanisme internasional yang lebih luas dalam menyelesaikan konflik global.

Keputusan ini diambil di tingkat presiden dan didiskusikan dalam forum diplomatik dengan sejumlah negara lain yang terlibat. Kontribusi ini dipandang sebagai bagian dari peran global Indonesia dalam diplomasi perdamaian dunia.

Baca Juga:

Harga Perak Antam (ANTM) Naik Tajam Senin 26 Januari 2026, Capai Level Tertinggi Baru

Namun, pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan penting dari Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang menegaskan bahwa nominal kontribusi tersebut sebenarnya bukan merupakan “iuran keanggotaan tetap” atau membership fee.

Menurut Sugiono, dana itu adalah kontribusi sukarela yang ditujukan untuk mendukung misi kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di wilayah konflik yang menjadi fokus Dewan Perdamaian, termasuk upaya pemulihan di Gaza pascakonflik.

"Anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dewan," ujarnya

Sugiono menambahkan bahwa dalam piagam Dewan Perdamaian, negara-negara yang diundang tetap berstatus anggota selama tiga tahun tanpa wajib membayar kontribusi, dan pembayaran sebesar US$ 1 miliar hanya diperlukan jika suatu negara ingin menjadi anggota permanen.

Pernyataan ini muncul sebagai klarifikasi untuk meredam kekhawatiran publik dan kritik di parlemen mengenai penggunaan dana publik sebesar itu.

Perdebatan muncul karena sejumlah pihak mempertanyakan apakah kontribusi dana yang besar itu dilakukan melalui mekanisme APBN dan bagaimana pertanggungjawaban serta transparansi penggunaannya nantinya.

Baca Juga:

Saham BUMI dan DEWA Tiba-Tiba Ngacir, Ini Penyebabnya

DPR dan pengamat pemerintahan menekankan perlunya “koordinasi yang jelas” antara pemerintah dan DPR terkait anggaran tersebut, termasuk mekanisme audit dan pengawasan internasional terhadap penggunaan dana untuk rekonstruksi dan perdamaian.

Di ranah diplomasi luar negeri, keputusan Indonesia untuk bergabung aktif dalam Dewan Perdamaian dianggap sebagai salah satu langkah nyata untuk menegaskan peran negara dalam mempromosikan solusi damai bagi krisis internasional, khususnya konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Indonesia, yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil, melihat keterlibatan ini sebagai fondasi yang sejalan dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

Meski demikian, sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil berharap agar komunikasi publik mengenai detail kontribusi, alokasi, dan manfaat nyata dari kontribusi sebesar US$ 1 miliar ini dapat dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekhawatiran di publik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi terhadap prioritas penggunaan dana negara.

Baca Juga:

Pemegang Saham BMRI Diguyur Dividen Interim Rp 9,3 Triliun