Purbaya Buka Peluang Evaluasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Efisiensi & Dampak

Purbaya Buka Peluang Evaluasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Efisiensi & Dampak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan (Foto : ANTARA)

Sedang

JAKARTA, NOVOX.ID - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026 yang telah dialokasikan senilai Rp 335 triliun.

Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas penggunaan dana publik serta ketercapaian target manfaat dari salah satu program sosial prioritas pemerintah.

Langkah evaluasi ini muncul di tengah perdebatan mengenai realisasi penyerapan anggaran MBG tahun sebelumnya dan proyeksi penyerapan pada tahun berjalan yang dinilai beragam oleh berbagai pihak.

Berdasarkan data sementara, anggaran MBG tahun 2025 menyerap sekitar Rp 51,5 triliun dari pagu Rp 71 triliun atau sekitar 72,5 % sementara manfaat langsung kepada masyarakat telah mencapai puluhan triliun rupiah bagi penerima manfaat program. 

Purbaya menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya akan melihat besaran total anggaran, tetapi akan menyisir secara detail alokasi per pos belanja untuk melihat apakah masih ada komponen yang kurang relevan atau kurang efisien, seperti pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama pemberian makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Dalam pengamatan awal, sejumlah pos yang sempat menjadi sorotan termasuk pembelian kendaraan operasional yang belum sepenuhnya terdistribusi, yang bisa menjadi salah satu fokus pemangkasan.

Evaluasi anggaran MBG ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen sosial dan kesehatan fiskal negara, terutama pada saat APBN menghadapi tekanan anggaran dari berbagai sektor.

Meskipun pemerintah tetap menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang ditujukan untuk memberikan makanan bergizi bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, serta tenaga pendidik di seluruh provinsi namun efisiensi penggunaan dana dianggap krusial agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak optimal.

Peluang evaluasi juga dipandang sebagai respons atas kritik publik dan kekhawatiran mengenai ketepatan sasaran serta penyerapan anggaran yang belum maksimal di beberapa daerah.

Sebelumnya, evaluasi semacam ini pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya seiring tekanan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan tanpa pemborosan dan tepat sasaran.

Selain itu, evaluasi anggaran diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam implementasi program, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program MBG.

Dengan begitu, potensi hambatan seperti alokasi yang tidak efektif atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada tujuan utama dapat diantisipasi sejak dini.

Dengan upaya evaluasi yang direncanakan ini, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus tetap transparan, akuntabel, dan efisien, selaras dengan prinsip pengelolaan fiskal yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan keuangan negara. 

Tulis Komentar

Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!