Purbaya Tegaskan Bea Cukai Tak Boleh Main-Main: Kerja Serius atau Negara Bisa Sulit Bayar Gaji Pegawai

JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya memperbaiki kinerja institusi strategis yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan perdagangan dan penerimaan negara.

Dalam arahannya, Purbaya menekankan bahwa Bea Cukai tidak boleh “main-main” dalam menjalankan tugasnya, karena kegagalan dalam mengelola fungsi kepabeanan dan cukai dapat berujung pada kerugian negara yang signifikan, termasuk dampak serius terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar gaji pegawai negeri.

Peringatan Purbaya ini muncul di tengah serangkaian langkah tegas yang ia ambil terhadap DJBC. Pemerintah tengah melakukan perombakan pejabat di Bea Cukai dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperbaiki penerimaan negara dari bea masuk, cukai, dan pungutan lain yang berkaitan.

Langkah ini juga ditujukan untuk memberantas praktik penyelundupan, under-invoicing (pencatatan nilai barang impor lebih rendah dari harga sebenarnya), serta perdagangan ilegal yang selama ini merugikan penerimaan negara.

Baca Juga:

Bitcoin (BTC) Anjlok ke Sekitar US$ 88.000, Tertekan Dua Risiko Utama Pasar Kripto

Purbaya menilai bahwa DJBC harus menjadi institusi yang benar-benar profesional dan serius dalam menjalankan tugasnya, terutama mengingat peran strategisnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

Menurut Purbaya, jika pasar dalam negeri dibanjiri oleh barang ilegal karena pengawasan yang lemah, maka penerimaan cukai dan pajak akan turun dan penerimaan yang turun tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk membiayai program prioritas serta menutup belanja rutin seperti gaji pegawai negeri.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Menkeu juga memberi sinyal keras terhadap pegawai Bea Cukai yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan maksimal.

Bahkan dalam rapat kerja dengan DPR RI, Purbaya pernah mengungkapkan bahwa bila dalam satu tahun DJBC tidak bisa memperbaiki kinerja, pemerintah bisa mengambil langkah ekstrem seperti merumahkan pegawai tanpa gaji sampai perubahan kinerja betul-betul terjadi. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap kinerja internal lembaga jika tidak sesuai standar.

Selain soal tekanan internal, pemerintah juga tengah meningkatkan penggunaan teknologi serta sistem pengawasan modern, termasuk sistem IT dan AI untuk memperkuat pengawasan peti kemas, kontainer, dan jalur masuk barang impor, sehingga potensi praktik curang seperti under-invoicing bisa ditekan.

Baca Juga:

Saham BUMI dan DEWA Tiba-Tiba Ngacir, Ini Penyebabnya

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas di sektor pajak dan bea cukai guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas operasional.

Pernyataan keras Purbaya ini disambut beragam oleh publik dan kalangan pemerhati kebijakan publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk tegas pemerintah untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara, sedangkan pihak lain menekankan pentingnya pembinaan serta pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

Terlepas dari itu, pesan Purbaya jelas: Bea Cukai harus bekerja lebih serius dan terukur karena jika tidak, dampaknya tidak hanya pada penerimaan negara, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban dasar seperti pembayaran gaji pegawai. 

Baca Juga:

Harga Perak Cetak Rekor Baru, Investor Berburu Logam Mulia di Tengah Ketidakpastian The Fed