Thomas Djiwandono Resmi Disahkan DPR Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2026-2031

JAKARTA, NOVOX.ID - Pada Selasa, 27 Januari 2026, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031, menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026 silam.

Persetujuan diberikan melalui mekanisme musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI setelah rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga kandidat termasuk Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI didasarkan pada kesepakatan seluruh fraksi di Komisi XI dan hasil evaluasi terhadap kemampuan serta visi misinya dalam konteks sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.

Misbakhun menyebut Thomas sebagai figur yang “dapat diterima oleh semua pihak” dan memiliki pemahaman cukup mengenai tantangan ekonomi serta pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga:

Pasar Siap Hadapi Ancaman Kolaps Dolar AS: Dampak Emas dan Bitcoin

Rapat Paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Dalam sidang, Mustopa menanyakan persetujuan terhadap laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI.

Seluruh anggota sidang yang hadir menjawab dengan suara bulat “setuju,” disertai ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda keputusan resmi. Dengan demikian, Thomas Djiwandono secara sah menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Thomas Djiwandono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan serta keanggotaannya di partai politik, menegaskan komitmennya terhadap profesionalisme dan independensi dalam tugas barunya di BI.

Pendukung kebijakan tersebut menilai bahwa latar belakangnya di bidang fiskal dapat membantu memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang dinamis.

Baca Juga:

Harga Perak Antam (ANTM) Naik Tajam Senin 26 Januari 2026, Capai Level Tertinggi Baru

Meskipun persetujuan DPR menunjukkan dukungan politik yang kuat di balik pengangkatan tersebut, sejumlah pengamat pasar dan ekonom sebelumnya sempat mengungkap kekhawatiran akan kemandirian BI dalam membuat kebijakan moneter.

Investor sempat mencatat tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada awal proses pengangkatan, mencerminkan ketidakpastian pasar terhadap kemungkinan campur tangan politik dalam urusan bank sentral. Namun, pemerintah dan pejabat BI menegaskan komitmen terhadap independensi lembaga dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dengan resmi disahkannya Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI, ia akan berperan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia di tengah tantangan global dan domestik.

Baca Juga:

Pemegang Saham BMRI Diguyur Dividen Interim Rp 9,3 Triliun