JAKARTA, NOVOX.ID - DPR RI mengapresiasi kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diterapkan di tengah periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berlangsung dari akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menilai pelaksanaan MBG saat libur sekolah merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Terutama bagi peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.
“Masa libur sekolah justru merupakan periode yang rawan terjadi penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi,” ujar Singgih dalam keterangannya, dikutip Selasa 23 Desember 2025.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG tetap dilaksanakan meskipun kegiatan belajar mengajar tengah libur. Menurutnya, BGN telah menyiapkan sejumlah skema penyaluran makanan bagi penerima manfaat selama libur Nataru 2025/2026.
“Penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dadan di Jakarta, Minggu 21 Desember 2025.
Sementara itu, untuk peserta didik, dapur MBG akan lebih dahulu melakukan pendataan terkait jumlah anak yang bersedia mengambil makanan MBG ke sekolah selama masa libur.
“Awal libur diberikan makanan siap santap untuk maksimal 4 hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng,” imbuh Dadan.
Singgih menambahkan, keberlanjutan MBG di masa libur sekolah mencerminkan komitmen negara yang tidak boleh berhenti dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Ia menilai skema pemberian satu paket makanan siap santap dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dua paket MBG kemasan untuk dibawa pulang, berisi roti, telur, susu, dan buah telah disesuaikan dengan angka kecukupan gizi.
Lebih lanjut, Singgih mengingatkan bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan serius secara nasional. Meski prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angkanya dinilai masih memerlukan intervensi berkelanjutan.
“Tapi masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi,” kata dia.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang merupakan bagian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8 persen. Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih keras untuk mencapai target 2025 sebesar 18,8 persen, sekaligus menekan persoalan gizi lain seperti gizi buruk dan kurang gizi kronis, khususnya di provinsi dengan angka kasus tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Oleh karena itu, Singgih menekankan pentingnya percepatan implementasi MBG di lingkungan madrasah dan pesantren yang dinilainya sebagai ekosistem strategis dalam pembinaan generasi bangsa.
“Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama, pesantren memiliki kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan,” kata legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Ia menambahkan, pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter sumber daya manusia. Karena itu, menurut Singgih, program MBG perlu dirancang secara adaptif untuk pesantren, baik dari sisi variasi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren.
.jpeg)
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!