.jpeg)
JAKARTA, NOVOX.ID - Wacana pemanfaatan dana cadangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat sebagai solusi pembiayaan pendidikan di daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengusulkan agar pemerintah menyediakan dana khusus penanganan pendidikan pascabencana tanpa harus mengganggu anggaran kementerian teknis yang sudah berjalan.
Menurut Esti, sektor pendidikan merupakan layanan dasar yang tidak boleh terhenti meskipun wilayah tertentu dilanda bencana alam. Ia menilai, selama ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah kerap terkendala waktu karena harus menunggu penyesuaian anggaran.
“Jadi anggaran yang digunakan bukan dari pergeseran anggaran di Kemendikdasmen, tetapi anggaran tambahan untuk penanganan pendidikan pasca bencana dari anggaran pendidikan lainnya,” ujar Esti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa 20 Januari 2026.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti potensi dana cadangan MBG yang hingga kini belum sepenuhnya terserap. Dari target lebih dari 80 juta penerima manfaat, realisasi MBG baru menjangkau sekitar 55 juta orang sepanjang 2025.
Kondisi itu dinilai membuka ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak di sektor lain. “Jika dilihat dari progresnya maka dana cadangan MBG sangat bisa digunakan mengingat anggaran disiapkan untuk 80 juta lebih penerima tetapi baru sekitar 55 juta yang dilayani hingga saat ini,” ungkapnya.
Esti mencontohkan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menyebabkan banyak sekolah rusak. Kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun.Angka itu, menurutnya, relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran MBG.
“Kebutuhan untuk rehab dan rekon sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar Rp2,5 triliun. Dana itu kira-kira setara dengan anggaran dua hari MBG,” kata Esti.
Ia menegaskan, pemanfaatan dana cadangan MBG bukan berarti mengurangi hak penerima manfaat, melainkan menggunakan sisa anggaran yang belum teralokasi secara optimal. Terlebih, MBG tidak berjalan penuh pada hari libur sekolah sehingga masih terdapat dana mengendap yang bisa dimaksimalkan.
Lebih jauh, Esti mendorong pemerintah untuk memasukkan anggaran pendidikan pascabencana ke dalam skema mitigasi nasional. Menurutnya, dana siaga pendidikan akan membuat pemerintah lebih responsif dan cepat bertindak ketika bencana terjadi.
“Dengan adanya anggaran yang telah disiapkan sebelumnya, pemerintah dapat langsung bergerak cepat ketika bencana terjadi, tanpa harus menunggu proses penyesuaian anggaran yang memakan waktu,” tegasnya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, terutama bagi siswa di wilayah rawan bencana, agar hak belajar tetap terpenuhi dalam kondisi apa pun.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!