Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Anggaran Pemulihan Pertanian Pascabencana

JAKARTA, NOVOX.ID - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menekankan perlunya penguatan kebijakan serta penambahan anggaran guna mempercepat pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah yang terdampak bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Titiek dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.

Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV memberikan perhatian serius terhadap nasib petani dan nelayan di daerah terdampak bencana, khususnya mereka yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan. Ia menilai, tidak sedikit lahan pertanian yang sulit kembali dimanfaatkan dalam waktu dekat meskipun telah direncanakan rehabilitasi.

Baca Juga:

Anggota Komisi IV DPR RI: 2026 Tahun Krusial, Ketahanan Pangan Harus Berbasis Lingkungan

“Ini menyangkut sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan. Banyak sawah petani yang tidak bisa ditanami lagi. Kalaupun direhabilitasi, tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama proses rehabilitasi lahan berlangsung, pemerintah harus memastikan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak. Karena itu, Komisi IV mempertanyakan langkah konkret kementerian terkait dalam menjamin mata pencaharian petani dan nelayan selama masa pemulihan pascabencana.

“Kami mempertanyakan, dalam menunggu rehabilitasi ini, apakah masyarakat masih memiliki mata pencaharian, dan bagaimana tindakan dari kementerian-kementerian terkait untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Baca Juga:

Kritik Bisa Dipidana? Mahasiswa Uji Pasal Penghinaan Pemerintah di MK

Lebih lanjut, Titiek menegaskan bahwa penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan anggaran yang memadai, mengingat bencana melanda lebih dari satu wilayah. Ia menyebut sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi perhatian dalam rapat kerja tersebut.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Pemerintah perlu memastikan program pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan berjalan beriringan dengan dukungan anggaran yang cukup agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami mendorong agar penanganan dan pemulihan pascabencana ini didukung oleh anggaran yang memadai, sehingga masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali beraktivitas,” tegas Titiek.

Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan alokasi anggaran agar proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.