JAKARTA, NOVOX.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menekankan pentingnya penanganan pascabencana yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan setelah masa tanggap darurat berakhir di sejumlah daerah terdampak, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, ketika fase darurat selesai, masyarakat harus kembali menjalani aktivitas normal, sehingga negara berkewajiban memastikan hadirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret.
“Karena tanggap darurat sudah selesai, maka masyarakat di daerah bencana harus kembali ke kehidupan normalnya. Disinilah peran penting dari Bapak-Bapak semua, Pak Menteri, ketiga Menteri beserta jajaran,” ujar Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyatakan dukungan terhadap rencana serta pengajuan anggaran Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian yang terdampak bencana. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut harus dibarengi dengan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam perbaikan sistem irigasi dari hulu hingga hilir.
“Ini memang butuh koordinasi yang kuat, Pak. Karena kalau kita bicara perbaikan irigasi tersier, sekunder dan primernya tidak di kita. Kita perbaiki irigasi tersier, kalau bendungannya normalisasi sungainya tidak dilaksanakan, ya airnya tidak akan nongol. Nah ini ya balik kepada pemerintah, karena kita tidak punya badan khusus untuk itu. Saya harapkan ini penuntasannya bisa komprehensif, Pak. Walaupun itu bukanlah merupakan tupoksi Bapak,” katanya.
Di sektor kelautan dan perikanan, Alex menyoroti belum terlihatnya alokasi anggaran khusus dalam paparan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait penanganan dampak bencana. Ia mempertanyakan apakah pemulihan bagi nelayan dan pembudidaya akan ditopang oleh anggaran reguler APBN 2026 atau justru membutuhkan tambahan anggaran tersendiri.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah inovatif KKP yang bekerja sama dengan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat dalam membersihkan sampah laut akibat bencana. Upaya tersebut dinilai efektif dalam mengurangi hambatan yang selama ini dikeluhkan nelayan saat melaut.
“Hal-hal yang kreatif ini yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk mengurai masalah bencana yang sekarang dihadapi oleh ketiga provinsi tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh daerah-daerah lain karena curah hujan yang sedemikian tinggi. Kalaulah curah hujan ekstrim ini sudah dimulai, tidak tertutup kemungkinan dia akan berulang, Pak,” ujarnya.
Alex juga menilai penanganan di wilayah hulu, terutama rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai (DAS), menjadi faktor krusial dalam mencegah bencana berulang. Ia meminta agar Kementerian Kehutanan menjabarkan rencana rehabilitasi secara lebih rinci dan terukur, mengingat kawasan DAS kerap disebut sebagai sumber utama terjadinya bencana.
Ia menyoroti rencana rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 37 ribu hektare, dengan sekitar 30 ribu hektare di antaranya direncanakan berasal dari kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurutnya, kewajiban tersebut harus benar-benar direalisasikan, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas.
“Apa yang kita kerjakan yang secara prakteknya nanti dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dalam rehab, rekon terkait petani, nelayan, petambak, tetapi hulunya tidak kita selesaikan, Pak. Ini kan akan berulang lagi. Kan tidak tertutup kemungkinan tahun depan banjir ini akan datang lagi,” kata Alex.
Ia pun berharap program rehabilitasi hutan dan lahan disertai langkah nyata, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta kepastian pendanaan, agar penanganan bencana dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
.jpeg)
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar, jadilah yang pertama memberikan komentar!