Menkeu Setuju Buka Blokir Rp20 Miliar, Praja IPDN Siap Diterjunkan ke Sumatera

JAKARTA, NOVOX.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui pembukaan blokir anggaran sebesar Rp20 miliar di Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pengiriman Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Persetujuan itu disampaikan langsung dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang disiarkan secara daring, Rabu 31 Desember 2025.

Persetujuan tersebut diberikan saat Purbaya merespons permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait anggaran IPDN yang sebelumnya diblokir. Dalam forum rapat, Purbaya sempat menanyakan kesiapan pencairan anggaran tersebut.

Baca juga: Roy Suryo Singgung Equality Before the Law, Bandingkan Penanganan Sejumlah Kasus

“Tadi juga yang apa... IPDN yang dibintangi, itu bisa besok bisa pencairan? Bisa Anda ambil?” ujar Purbaya, di Jakarta, 31 Desember 2025.

Pernyataan itu langsung dijawab singkat oleh Tito Karnavian. “Perintah Komandan saja,” kata Tito. Mendengar respons tersebut, Purbaya langsung menyatakan persetujuannya. “Ya sudah, Pak. Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil-kecil itu,” ucap Purbaya, yang disambut tepuk tangan dan tawa peserta rapat.

Sebelumnya, Tito secara resmi meminta dukungan Menteri Keuangan untuk membuka blokir anggaran sekitar Rp20 miliar yang dialokasikan dalam APBN pada Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk kebutuhan IPDN.

Anggaran tersebut dibutuhkan guna mendukung mobilitas dan operasional praja IPDN yang akan diterjunkan ke wilayah terdampak bencana.

“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Bapak Menteri Keuangan. Anggaran itu ada di IPDN, hanya satu yang dibintangi. Tidak banyak, sekitar Rp20 miliar, tapi satu bulan sangat berarti,” kata Tito, di Jakarta, 31 Desember 2025.

Baca juga: Dana Gelap Jadi Biang Kerok Pilkada Mahal, LOHPU Tolak Pemilihan Lewat DPRD

Menurut Tito, praja IPDN akan ditugaskan membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Selain membantu administrasi pemerintahan, mereka juga akan terlibat dalam pembersihan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertimbun lumpur.

“Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti. Kalau sudah selesai, kita geser ke daerah lain yang kondisinya lebih berat,” ujarnya. Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Dalam pelaksanaannya, praja IPDN akan bekerja bersama TNI dan Polri. “Di Aceh Tamiang ada hampir 3.000 personel TNI dan lebih dari 1.000 dari kepolisian. Kami akan kirim sekitar 1.100 Praja IPDN tingkat empat. Kami anggap ini KKN bagi mereka dan masuk kurikulum,” kata Tito.