Registrasi SIM Biometrik 2026, DPR Minta Pemerintah Jamin Keamanan Data

JAKARTA, NOVOX.ID - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan atau Nico Siahaan, menyampaikan apresiasi atas rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan menerapkan registrasi kartu SIM baru berbasis pengenalan wajah atau biometrik face recognition mulai 1 Januari 2026.

Menurut Nico, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber yang kian meresahkan masyarakat.

Nico menilai kebijakan itu menjadi respons yang tepat terhadap lonjakan kasus kejahatan di ruang digital yang selama ini merugikan publik.

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico dalam keterangannya, dikutip Selasa, 23 Desember 2025.

Ia optimistis, registrasi SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi instrumen yang efektif, terutama jika penerapannya terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara yang cukup efektif, asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” tegasnya.

Meski memberikan dukungan, Nico mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Ia menekankan bahwa data biometrik termasuk kategori data yang sangat sensitif dan berisiko tinggi apabila terjadi kebocoran.

“Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya mengatasi kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru,” katanya.

Menurut Nico, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan para penyedia layanan dalam membangun sistem serta infrastruktur keamanan digital yang kuat dan andal.

“Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, Nico juga menekankan pentingnya pemerintah menyusun timeline yang jelas dan realistis, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.