Anggaran Bencana Sumatra Dinilai Tersendat, Banggar DPR Desak Menkeu dan BNPB

JAKARTA, NOVOX.ID - Badan Anggaran DPR RI meminta Menteri Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyelesaikan persoalan anggaran TNI yang masih harus berswadaya saat melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menekankan perlunya kebijakan anggaran yang cepat namun tetap berhati-hati dalam pengelolaannya.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap prudent," kata Said dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 31 Desember 2025.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Buka Ruang Tinjau Ulang Mekanisme Pilkada

Ia menjelaskan, dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih memiliki dana on call atau dana siap pakai sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan untuk penanganan bencana di Sumatra sepanjang 2025.

Menurutnya, kondisi yang dialami TNI seharusnya dapat dihindari apabila BNPB, sebagai institusi yang memimpin penanganan bencana di Sumatra, lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.

Said juga menilai Menteri Keuangan berpeluang memberikan respons anggaran secara cepat apabila BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan pendanaan dengan lebih baik, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan jembatan Bailey.

Jembatan Bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang berperan penting dalam membuka kembali akses di wilayah terdampak bencana yang terisolasi.

Oleh karena itu, Said mendorong BNPB agar bergerak lebih sigap. Ia menilai kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey relatif tidak besar dan dapat direalisasikan dengan cepat apabila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Ia menyebut kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi ke depan agar kementerian atau lembaga yang menjadi pemimpin penanganan bencana mampu menjalankan koordinasi lintas sektor secara lebih tangkas.

"Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor," tegasnya.

Said menambahkan, DPR RI mendukung langkah TNI AD dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, serta mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan Bailey guna membuka akses ke daerah-daerah terisolasi di Sumatra.

Ia menegaskan bahwa kecepatan merupakan faktor krusial dalam penanganan bencana dan tidak boleh terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan inti dari penanganan bencana dan harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Terkait APBN 2025 yang akan segera ditutup, Said menyebut masih terdapat alokasi anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Ia menilai, apabila diperlukan, dana di BA BUN dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatra ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan," ujar Said menegaskan.

Sebelumnya, keluhan mengenai anggaran TNI yang masih bersifat swadaya disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadew menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran penanganan bencana dan memastikan dana dapat segera dicairkan setelah seluruh prosedur administrasi dipenuhi.